Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pariaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman dikepalai oleh seorang Kepala Dinas dengan tingkat Eselon II/b yang bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.

1. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman mempunyai tugas pokok Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika.

2. Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

  1. 1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
  2. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
  3. 3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
  4. 4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika.
  5. 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

 

Tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan informatika

     Kepala Dinas, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

  1. 1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
  2. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
  3. 3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
  4. 4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika.
  5. 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut :

  1. Merumuskan program kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  2. Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas terselenggara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
  3. Memberikan persetujuan pembangunan dan pengembangan pemerintahan berbasis elektronik.
  4. Mengarahkan dan memberi petunjuk sekretaris, para kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan.
  5. Membina bawahan berdasarkan peraturan perundang- undangan agar pelaksanaan tugas secara efektif, efisien dan terjalinnya kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas
  6. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan bagi atasan
  7. Melaporkan kegiatan Dinas secara periodik sesuai dengan data, informasi dan laporan setiap bagian, bidang dan kelompok jabatan fungsional untuk disampaikan kepada atasan
  8. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

 

2. Sekretaris

    Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan DinasKomunikasi dan Informatika.

               Sekretaris mempunyai fungsi :

  1. 1. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Penyelenggaraan E-Government dan bidang Statistik dan Persandian.
  2. 2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi.
  3. 3. Penataan organisasi dan tata laksana.
  4. 4. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
  5. 5. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
  6. 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

  1. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja dinas.
  3. Mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan dan administrasi kepegawaian di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan dan administrasi ketatausahaan di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  5. Mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan dan administrasi kerumahtanggaan dan aset di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  6. Mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  7. Mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap bidang di lingkup dinas.
  8. Menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  9. Memberi saran dan pertimbangan teknis pada atasan.
  10. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

 

3. Sub Bagian Umum Dan Program

       Sub Bagian Umum dan Program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan program.

       Sub Bagian Umum dan Program menyelenggarakan fungsi :

    1. 1. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum  dan penyusunan rencana program.
    2. 2. Pelaksanaan  pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian.
    3. 3. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
    4. 4. Pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan.
    5. 5. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja.
    6. 6. Penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.
    7. 7. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan sistem informasi.
    8. 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Program adalah:

  1. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
  2. Menyusun rencana kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat.
  3. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian.
  4. Menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur di sub bagian.
  5. Menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaan dan administrasi, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana (aset) di lingkungan dinas agar efektif dan efisien.
  6. Menyelenggarakan administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas yang berlaku.
  7. Menyelenggarakan tugas kehumasan dan protokoler lingkup dinas.
  8. Menganalisa kebutuhan personel untuk masing- masing bidang dan melakukan pengurusan administrasi kepegawaian personel lingkup dinas.
  9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.
  10. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
  11. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan.
  12. Tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  13. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

4. Sub Bagian Keuangan

        Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup Dinas.

        Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

    1. 1. Penyusunan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban              keuangan lingkup Dinas.
    2. 2. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran.
    3. 3. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan lingkup Dinas.
    4. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengn tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut :

  1. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  2. Menghimpun dan menyusun rencana kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat.
  3. Menghimpun rencana kegiatan dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dari setiap bidang.
  4. Melakukan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran.
  5. Melakukan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran uang persediaan, surat permintaan. pembayaran ganti uang, surat permintaan pembayaran tambah uang dan surat permintaan pembayaran langsung kegiatan, gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
  6. Menyelenggarakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor, uang lembur, biaya perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai.
  7. Menyiapkan surat perintah membayar di lingkup dinas.
  8. Melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran dinas.
  9. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personil pengelolaan keuangan lingkup dinas.
  10. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban keuangan akuntansi dan pelaporan kepada atasan.
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

5. Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
  2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
  3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
  4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
  5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut :

  1. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  2. Merumuskan kebijakan teknis tentang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah.
  3. Merumuskan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah.
  4. Menyelenggarakan kebijakan teknis tentang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah.
  5. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah.
  6. Melaksanakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat) dan pengolahan pengaduan masyarakat.
  7. Melaksanakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah.
  8. Melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah.
  9. Melaksanakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, dan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal serta melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah.
  10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tentang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah.
  11. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas terkait pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah.
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

 

A. Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Publik

Sub koordinator Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, dan penyediaan konten lintas sektoral.

Sub koordinator Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, dan penyediaan konten lintas sektoral.
  2. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, dan penyediaan konten lintas sektoral.
  3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, dan penyediaan konten lintas sektoral.
  4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, dan pelayanan informasi publik, dan penyediaan konten lintas sektoral.
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub koordinator Pengelolaan Informasi Publik sebagai berikut :

  1. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
  2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, dan penyediaan konten lintas sektoral.
  3. Melaksanakan pembuatan konten lokal.
  4. Melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal.
  5. Melaksanakan pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah.
  6. Melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas lingkup nasional dan daerah.
  7. melaksanakan pengelolaan informasi publik untuk implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008  tentang keterbukaan informasi publik.
  8. Melaksanakan pengelolaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  9. Melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Menyediakan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (catatan pengarahan, siaran pers, pidato).
  11. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

    1.  
    2. B. Sub koordinator Pengelolaan Komunikasi Dan Opini Publik

Sub koordinator Pengelolaan Komunikasi dan Opini Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah.

Sub koordinator Pengelolaan Komunikasi dan Opini Publik menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, dan pengelolaan media komunikasi publik di daerah.
  2. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, dan pengelolaan media komunikasi publik di daerah.
  3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, dan pengelolaan media komunikasi publik di daerah.
  4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, dan pengelolaan media komunikasi publik di daerah.
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub koordinator Pengelolaan Komunikasi dan Opini Publik sebagai berikut :

  1. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
  2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, dan pengelolaan media komunikasi publik di daerah.
  3. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial).
  4. Menyelenggarakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat).
  5. Menyelenggarakan layanan pengaduan dan pengolahan aduan masyarakat di daerah.
  6. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah.
  7. Menyelenggarakan layanan perencanaan dan penyelenggaraan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah.
  8. Menyelenggarakan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal.
  9. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

 

C. Sub koordinator Layanan Informasi Publik Dan Hubungan Media

Sub Koordinator Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media di daerah dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

Sub Koordinator Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait fungsi layanan hubungan media di daerah dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait fungsi layanan hubungan media di daerah dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait fungsi layanan hubungan media di daerah dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media di daerah dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Koordinator Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media sebagai berikut :

  1. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
  2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.
  3. Menyelenggarakan kerjasama diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah.
  4. Menyelenggarakan pengelolaan hubungan dengan media di daerah.
  5. Menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik di daerah.
  6. Menyelenggarakan     pengembangan     sumber     daya komunikasi publik.
  7. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

5. Bidang Penyelenggaraan E-Government

Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah Kota, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah.

Bidang Penyelenggaraan E-Government menyelenggarakan fungsi :

    1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah Kota, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah.
    2. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota, layanan manajemen data dan informasi e- Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah Kota, pengembangan sumber daya Teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah.
    3. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastuktur dasar data center, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah Kota, pengembangan sumber daya Teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah.
    4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah Kota, pengembangan sumber daya Teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan.
    5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Penyelenggaraan E-Government sebagai berikut :

  1. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang layanan infrastuktur dasar data center, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota, layanan manajemen data dan informasi e- government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi smart city, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kota, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah.
  3. Merumuskan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan infrastuktur dasar data center, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota, layanan manajemen data dan informasi e- government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi smart city, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kota, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah.
  4. Menyelenggarakan kebijakan teknis tentang layanan infrastuktur dasar data center, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota, layanan manajemen data dan informasi E- government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kota, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah.
  5. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi terhadap layanan infrastuktur dasar data center, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota, layanan manajemen data dan informasi e- government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kota, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah.
  6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota, layanan manajemen data dan informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kota, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah.
  7. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas terkait layanan infrastuktur dasar data center, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kota, layanan manajemen data dan informasi e- government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kota, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah.
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.